Komite I DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia membahas tentang sengketa tanah di daerah, di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/11).
Syahrul mengklaim, data pangan yang disepakati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pusat Statistik (PBS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sudah selesai sejak 1 Januari.
"Rencana ini akan saya koordinasikan dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI. Karena dukungan berbagai pihak sangat diperlukan. Saya mengajak Tanri Abeng untuk proyek besar ini," kata Menteri Teten.
Fraksi PKB DPR mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mencabut izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 171/2009 lahan seluas 854 hektare yang diberikan kepada PTPN II Deli Serdang.
Kementerian ATR juga harus menyelesaikan konflik agraria seluas 557 hektar antara PTPN II dengan masyarakat petani di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebesar Rp 8,933 triliun.
Beban penerbitan SHM di lokasi transmigrasi saat ini mencapai 368.545 bidang
Sofyan menganggap mafia tanah merupakan masalah penting yang harus diatasi.
Demikian juga lahan 260 hektare di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia yang menjadi konflik antara masyarakat dengan TNI AU telah ada titik terang penyelesaiannya.