Sebenarnya hal itu lebih tepat ditanyakan langsung ke Pak Jokowi. Tapi kalau sebagai kader partai dan anggota DPR, saya melihat sah-sah saja. Setiap orang berhak mendirikan partai politik di Indonesia, asalkan memenuhi syarat yang berlaku. Mau model partainya terbuka atau tertutup, itu tergantung pendirinya.

Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap laporan Komisi 2 DPR RI tentang evaluasi Pimpinan DKPP periode 2022-2027, apakah dapat disetujui? Terima kasih.

Salah satunya adalah sejauh mana keberpihakannya pada saat ia setelah dilantik menjadi anggota DPR, sejauh mana ikatan batin dan relasi serta perjuangannya untuk memperjuangkan daerah pemilihannya melalui berbagai macam fungsi yang dimilikinya sebagai anggota DPR.

Sehubungan dengan itu, kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini, apakah permohonan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama tersebut dapat disetujui?

Ketua DPR AS Desak Anggota Partai Republik Hindari Pertemuan Warga

Undang-undang ini perlu mengatur keberadaan kantor pelindungan di luar negeri. Para pekerja migran adalah pahlawan devisa, sehingga mereka harus mendapat perlindungan yang jelas.

Ada 5 poin kesimpulan rapat, dan intinya adalah kami di Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal agar penataan tenaga non ASN ini segera selesai.

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyoroti banyaknya kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Putusan MK Nomor 55 ini juga justru memberikan banyak varian yang itu tetap konstitusional, dan ini adalah salah satu varian yang berada di dalam putusan MK tersebut.

Kami meminta izin kepada anggota untuk menutup rapat ini terlebih dahulu dan setelah itu penandatanganan 10 RUU tentang kabupaten/kota bersama pengusul RUU pimpinan komisi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari agenda rapat hari ini.