Memang masih perlu kerja keras kita, ini tidak mudah dan masih perlu banyak biaya kalau saya lihat, tentu yang kedua kami ingin melihat seberapa urgent ini harus cepat selesai dan seterusnya ini nanti kita diskusikan.

Persetujuan PMN tunai di antaranya diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp1,89 triliun, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp5 triliun, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp2 triliun, PT Industri Kereta Api Indonesia (Persero) atau INKA Rp965 miliar, PT Hutama Karya (Persero) Rp1 triliun, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Rp1,5 triliun, dan kewajiban penjaminan pemerintah Rp635 miliar.

Tidak ada kenaikan nanti, bahkan penurunan. Di saat yang sama, muncul nomenklatur baru di dalam Kementerian Sosial yang itu dimasukkan juga dalam (anggaran) komponen pendidikan, Rp 11-12 triliun. Mungkin kita bisa tebak itu kira-kira untuk apa.

Kita dukung Pak Menteri untuk dibuka di depan publik, agar tahu permasalahan yang terjadi, itu tidak ditutup-tutupi lagi.

Karena itu, Bustanul menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan reformasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dengan memastikan bahwa peran penyuluh dapat diperkuat sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2006

Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) Bustanul Arifin menekankan urgensi transformasi dalam peran penyuluh pertanian di Indonesia.

Jika tidak secepatnya diambil langkah-langkah tepat, Indonesia bisa masuk ke dalam situasi instabilitas harga maupun pasokan komoditas pangan. Bukan hanya itu, masyarakat juga akan merasakan ekonomi biaya tinggi akibat depresiasi nilai tukar rupiah.

Anggota Timwas Haji DPR RI mengungkapkan beberapa masalah serius yang dialami oleh jamaah haji Indonesia terkait dengan layanan transportasi udara.

Logikanya kalau operator lain bisa turunkan harga harusnya Pertamina juga bisa. Karena struktur perhitungan harga jual BBM relatif sama.

Saya kira reformasi agraria di Jawa Timur berjalan baik, namun ada beberapa yang memang lagi harus dinaikan ke tingkat yang lebih tinggi, yang berkaitan dengan kasus ‘Surat Ijo’ yah dan beberapa tanah-tanah di kawasan perkeretaapian KAI.