Ini kewenangan Pemerintah. Karena terkait BBM bersubsidi, baik jenis, jumlah, harga dan wilayah distribusinya ditetapkan oleh Pemerintah melalui pembahasan dengan DPR.

Mereka teman-teman seperjuangan, kalau masalah pecah di Pilpres 2024 itu hanya masalah strategi saja.

Dengan adanya bandara internasional yang dekat dengan warga tentu mempermudah mereka dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Khususnya yang terkait pengobatan, dimana fasilitas kesehatan belum merata di seluruh Indonesia.

Fraksi PKS sejak awal secara tegas menolak undang-undang omnibus law cipta kerja bahkan hingga walk out dari Sidang Paripurna. Sikap itu sejalan dengan aspirasi buruh dan berbagai elemen bangsa.

Prioritaskan keperluan domestik lebih dulu. Ini kan lucu, belum apa-apa sudah akan ekspor.  Kenapa ngebet ekspor? Ini kan terkesan menjadi sekedar berorientasi bisnis dan tidak tepat bagi ketahanan energi nasional. Kecuali kita sudah surplus listrik EBET.

Suatu kehormatan yang tidak terhingga masyarakat di Banten meminta saya untuk ikut di Pilgub Banten mendatang. Tentunya sebuah tantangan dan Amanah yang harus di jalankan bagi saya.

Kuota tahunan BBM penugasan jenis Pertalite ini sudah ditetapkan setiap tahun. Jadi pihak Pertamina dan SPBU tidak boleh seenaknya secara sepihak menolak untuk mendistribusikan BBM penugasan ini.

Fahri menyarankan agar PKS mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan akan bergabung pemerintahan atau tidak.

Ya tentu sebesar-besarnya dukungan Golkar agar semakin banyak parpol di luar KIM yang mendukung koalisi Prabowo Gibran, tentu kita menghormati posisi politik parpol-parpol lain di KIM.