Wilhelmus telah menggarap proyek-proyek baik pembangunan jalan maupun jembatan di Ngada sejak tahun 2011 hingga saat ini.

Pengecakan yang dilakukan untuk kepastian penggunaan 30 persen dari belanja pembangunan Desa tersebut untuk upah pekerja serta kesiapan SDM pekerja.

Kegiatan PKT DD berupa Jalan Tani ini juga merupakan bantuan warga  yang merelakan sebagian tanah sawahnya digunakan untuk pembangunan jalan Tani.

Pimpinan DPR menilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pimpinan Basuki Hadimuljono mengabaikan keselamatan kerja dalam pembangunan infrastruktur.

Presiden Jokowi diminta mengevaluasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

KPK diminta untuk mengusut dugaan tindak kejahatan korupsi terhadap proyek pembangunan infrastruktur. Hal itu menyikapi maraknya kecelakaan dalam pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono harus tanggung jawab terkait maraknya kecelakaan dalam pembangunan infrastruktur di tanah air.

Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus diaudit ulang.

Maraknya kecelakaan dalam pembangunan infrastruktur yang belakangan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, dari mulai kecerobohan, kelalaian bahkan sampai aspek pertanggungjawaban.

Pimpinan DPR meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pimpinan Basuki Hadimuljono tidak sembrono dalam menjalankan proyek pembangunan infrastruktur.