Tidak adanya satu otoritas tunggal menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam menangani masalah maritim. Dengan begitu, koordinasi penanganan pelanggaran menjadi lemah dan tidak efisien.

Mengatasi judi online, termasuk bagi anak-anak dan remaja, memerlukan kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, penyedia layanan internet, serta masyarakat luas.

Jadi kita berpegang pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI yang kemudian dilaksanakan oleh MPR dalam bentuk pelantikan daripada presiden-wakil presiden.

Belum, sampai saat ini masih belum. Kalaupun ada, nanti pasti akan dibahas di rapat pimpinan MPR.

Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menerima masukan terkait revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus menilai tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI untuk mengganti Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sebagai hal yang wajar.

Upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan semakin mendapatkan momentum dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Mengganggu Iklim Investasi di Indonesia Sama Dengan Mengganggu Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Dihadapan Masyarakat Tegal di Jabodetabek, Ketua MPR Banggakan Kiprah Ortega

Lestari Moerdijat: Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Lembaga Pendidikan