Baiknya sih kita jangan mencari kambing hitam permasalahan. Karena memang di Indonesia semua kementerian pegang data.

Kami mengapresiasi pokok fikiran terkait RPP Otsus yang diserahkan oleh DPR Papua Barat ini. Apalagi mekanisme kerja yang dilakukan DPR PB telah melalui proses penyerapan dari masyarakat dan para ahli dibidangnya. Artinya, kita harus dorong sampai ditetapkan nantinya.

Diperlukan akses yang adil dan merata terhadap vaksin bagi semua orang. Kita perlu terus mendorong untuk berbagi vaksin dari negara yang memiliki kelebihan pasokan vaksin kepada negara yang membutuhkan.

Seiring perjalanan kehidupan kebangsaan kita, Pancasila telah diuji dan ditempa oleh paradigma dinamika peradaban.

Tentu saja kita mendukung dan mengapresiasi berbagai program petani milenial dari Kementan, terutama semua kegiatan pembangunan yang dilakukan di Papua.

Karena, DKI Jakarta dan sekitarnya adalah wilayah aglomerasi, jadi penting bagi kita semua untuk saling mendukung dan berkolaborasi dalam mewujudkan herd immunity.

Realisasi serapan PEN di Yogyakarta patut kita apresiasi karena berjalan sangat signifikan. Sehingga penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi berjalan cukup baik.

Kesadaran dan keterlibatan para PKL dalam penertiban jam operasional serta menjadi duta penerapan prokes di lapangan, justru menjadi tulang punggung keberhasilan kita menekan angka penularan Covid-19.

Kalau data pribadi Presiden saja bisa bocor, apalagi warga biasa. Kita sama-sama tahu bahwa banyak NIK warga yang bocor dan akhirnya terjebak oleh pinjaman online ilegal.

Ini sudah semakin kemana-mana. Ini artinya apa, artinya bahwa ini bisa saja amandemen jadi bola liar yang kemudian kita sendiri tidak pernah tahu, serta yang dibahas yang dimaksud untuk amandemen titik mana.