Hal itu berdasarkan hasil Ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) semester II pada 2020.

Komisi XI DPR RI akan menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Fit and Proper Test ini akan dilaksanakan pada awal September 2021.

Diantara poin laporan BPK terkait dengan pemeriksaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan rentetan masalah anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bernilai triliunan. BPK menyimpulkan penggunaan anggaran negara oleh pemerintah tidak sesuai dengan yang direncanakan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020.

Keputusan untuk melakukan cut loss maupun take profit sebenarnya sangat tergantung dari pergerakan harga di pasar.

Kalangan dewan menilai hasil pemeriksaan BPK terhadap pelaksanaan APBN 2020 mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang semakin menurun.

Kalangan dewan meminta Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna melakukan audit terhadap realisasi penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan daerah (Inakesda) dan dana bantuan Covid-19 daerah.

Isu laporan audit ganda oleh BPK tersebut harus bisa diungkap oleh penegak hukum secara faktual agar tidak menjadi liar.

sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalteng

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mengatakan meningkatnya utang pemerintah tidak perlu direspon secara berlebihan apalagi panik.