Jika kenaikan harga energi sudah tidak terelakkan karena situasi global, maka sebelum menaikkan harga, pemerintah harus lebih dulu menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang hingga kini belum juga stabil.

Pemerintah memberikan izin bagi masyarakat, tak terkecuali Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik ke kampung halaman saat lebaran. Kendati demikian, ASN yang hendak mudik dilarang menggunakan mobil dinas.

Kesimpulan yang kita dapat dengan merujuk pada tren dan perkembangan serta dinamika dalam masyarakat melalui analisis big data, DPD RI secara objektif mengingatkan pemerintah agar fokus pada menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi.

Situasi yang terjadi di Pakistan bisa saja terjadi di Indonesia. Dimulai dari krisis ekonomi, berlanjut krisis sosial dan berujung pada krisis politik. Namun, hal itu tergantung dari kekuatan dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi krisis berlarut saat ini.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy) menyatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan strategi-strategi menghadapi lonjakan masyarakat yang akan mudik.

Jadi hari ini kami melakukan rapat kerja antara Komisi VIII dengan pemerintah dan DPD RI, yaitu membahas nasib RUU Penanggulangan Bencana. Rancangan ini merupakan inisiatif dari Komisi VIII DPR RI, semangatnya untuk memperkut lembaga BNPB termasuk dari sisi anggaran, dari sisi koordinasi, dan lain sebagainya.

Kelanjutan proses dari peserta yang sudah lolos ini terhenti dikarenakan adanya kebijakan baru dari pemerintah merupakan pengaturan yang merugikan hak dari peserta yang sudah dinyatakan lolos karena pada pengaturan ini berbeda dengan pengaturan sebelumnya.

Secara khusus terkait Pertamax. Kalau saja Pemerintah konsisten menjadikannya sebagai bahan bakar umum, yang harganya sesuai mekanisme pasar, tentu masyarakat mengerti. Masalahnya sudah melekat di atas benak mereka, bahwa Pemerintah tidak konsisten dengan harga Pertamax ini.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) membuka 758.018 formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun 2022.

Pemerintah dan penyelenggara multipleksing telah membahas proses dan tata cara pelaksanaan ASO.