Masyarakat harus berbesar hati untuk menerima siapapun Pj kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memimpin jalannya aktivitas birokrasi dan pelayanan publik di daerah selama dua tahun ke depan. Sudah terlambat untuk menyatakan kekhawatiran terhadap Politisasi penunjukan Pj Kada ini.

Atas nama Masyarakat daerah, kami berterima kasih kepada institusi kejaksaan agung RI yang bersedia menjawab pertanyaan dan keraguan masyarakat terhadap pemerintah yang terkesan lemah di hadapan pengusaha minyak goreng. Keberanian moral Pak Jaksa Agung ini akan menjadi warning bagi mafia dan kartel bahan pangan pokok lainnya yang seringkali meresahkan masyarakat selama ini.

“Ini momentum baik bahwa DPR, pemerintah bisa sinergis dengan masyarakat sipil untuk hal yang baik, untuk publik.”

Sigit Pramudiantoro akan diperiksa sebagai saksi untuk mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Kita juga mengapresiasi pemerintah yang telah berhasil memerangi covid-19, sehingga jumlah pasien terpapar Corona terus turun.

Pemerintah harus hadir dengan melakukan pengawasan secara ketat mulai dari proses produksi, distribusi hingga memastikan stok minyak goreng tersedia dan sampai ke tangan konsumen dengan ketentuan harga yang sudah diatur pemerintah.

Fraksi PKS meminta agar Pemerintah menyediakan pelayanan tes antigen 1×24 jam atau tes PCR 3×24 jam bagi yang belum melakukan vaksinasi booster. Fraksi PKS mengusulkan layanan tes tersebut dapat disediakan secara gratis dengan menggunakan CSR BUMN. Hal ini diperlukan agar syarat perjalanan tersebut tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik pada tahun ini.

Jumlah pemudik tahun ini diprediksi meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya karena ini adalah pertama kali pemerintah memperbolehkan mudik setelah pandemi covid. Dan dari 79,4 juta pemudik tahun ini, sekitar 75 persennya (60,47 juta pemudik) akan menggunakan transportasi darat.

Bahkan, penyidik mendalami jumlah fee yang diterima Terbit dari setiap proyek di Pemerintah Kabupaten Langkat dan penggunaan uang fee itu.

Langkah korektif terakhir ini kalau tidak diiringi dengan penataan regulasi yang kondusif maka Pemerintah akan membuang banyak energi yang tidak perlu.