Prof. Ismunandar memandang pendidikan bela negara tidak harus diterapkan dalam bentuk mata kuliah khusus.

Kaum muda sekarang memang sangat berpotensi untuk lebih maju karena didukung oleh situasi jaman yang maju mulai dari pendidikan, gadget, teknologi informasi, dunia digital

Pendidikan antikorupsi dalam pendidikan tinggi tidak akan diimplementasikan dalam bentuk mata kuliah baru.

Perlu diwaspadai kurikulum pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi berpotensi mengalami disorientasi terhadap ajaran-ajaran toleransi yang sudah termaktub di dalam Pancasila,—yang berkembang justru ajaran-ajaran fundamentalisme yang mengerikan. 

Pendidikan antikorupsi akan dimasukkan dalam mata kuliah dasar umum (MKDU). Pasalnya, keberadaan Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) di perguruan tinggi belum dinilai belum cukup.

Di saat pusat berkeinginan adanya pemerataan kualitas pendidikan melalui zonasi guru, pelaksanaan kebijakan di daerah belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Setidaknya hingga hari ini tujuh gedung fakultas belum layak pakai. Ketujuhnya ialah fakultas pertanian, fakultas ilmu pendidikan, fakultas peternakan, fakultas teknologi pangan, fakultas hukum, fakultas ekonomi, dan fakultas kedokteran.

Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Kastrat Satu Unpad dan aliansi mahasiswa peduli Unpad (Ampun) mendesak agar pemilihan Rektor Universitas Padjajaran (Unpad) segera dilakukan.

Capaian positif ini menurutnya dapat mengurangi kesenjangan dalam penyediaan akses dan pendidikan berkualitas, untuk populasi atau daerah yang terisolasi.

BOP PAUD merupakan program pemerintah untuk membantu biaya operasional. Sasaran program ini adalah lembaga PAUD yang terdaftar dalam data pokok PAUD dan pendidikan masyarakat (Dapodik).