Perlunya Sosialisasi Teknologi Pertanian terhadap kaum milenial agar tertarik masuk ke dalam industri pertanian.

Pemerintah menargetkan tahun 2045 Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, tapi masih banyak kebijakan yang belum mendukung di sektor pertanian terutama di daerah.

Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur terkait pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Sistem pemantauan daring baru ini adalah bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk mengoordinasikan rencana dan program yang berkaitan dengan makanan halal di berbagai departemen pemerintah Iran.

Kementerian Pertanian terus mendorong pelaku bisnis anggrek untuk memperluas segmen pasarnya terutama ekspor.

Kementerian Ekonomi Otoritas Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan, beberapa truk diisi dengan produk pertanian Palestina dikembalikan oleh otoritas Israel di persimpangan dengan Jordan.

NKV adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higienis dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan. 

Komite II DPD RI menilai Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan belum berpihak kepada petani. Secara spesifik UU ini belum mengatur hak petani, bahkan pergerakan petani masih dibatasi.

Apabila produk pertanian yang dihasilkan hendak bersaing di era perdagangan bebas, maka kepemilikan sertifikat GAP adalah sebuah kewajiban.

Syahrul menjelaskan yang harus dilakukan saat ini adalah mengantisipasi atau kehati-hatian terhadap virus mematikan tersebut.