PKS masih melakukan pendalaman dengan calon-calon gubernur DKI. Kalau PKB sudah mendeklarasikan, ya kita hormati tentu langkah-langkah PKB.

PDIP adalah salah satu partai politik di Indonesia, saya kira PKS tidak pernah bermusuhan dengan partai apapun yang ada di Indonesia ini.

Kami telah mengecek, ada sekitar 414 bus selawat yang disiapkan namun belum semuanya terpasang bendera Indonesia. Ini menjadi penting sebagai penanda karena berkaca pada tahun lalu, bus yang seharusnya dipakai oleh jemaah kita justru banyak ditumpangi oleh jemaah dari negara lain sehingga jemaah kita jadi kekurangan bus dan berdampak pada terhambatnya mobilitas ibadah mereka.

Ini dikhawatirkan malah akan memperunyam kondisi pertambangan nasional yang memang sudah semrawut.

Ini mendorong negara untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan ibu dan anak, bukan hanya tanggung jawab anggota keluarga.

Padahal baru saja di Kalimantan ditangkap beberapa orang WNA China kasus tambang ilegal emas yang secara terang-terangan menggunakan alat berat dan melibatkan sebanyak 80 orang, dimana sebagian TKA tidak memiliki visa kerja. Sekarang kejadian yang sama ditemukan lagi di Sulawesi Tengah.

Membentuk badan usaha milik ormas, memberikan prioritas IUPK, lalu mencarikan kontraktor untuk pengusahaan tambang bagi ormas adalah intervensi yang terlalu jauh, memaksakan diri dan dengan risiko yang tinggi.

Kami akan terus mengawasi pelaksanaan dari regulasi-regulasi keselamatan jalan dan perusahaan angkutan umum. Supaya efektif, harus ada koordinasi pusat dan daerah soal ini.

Coba itu Pak Bahlil (Menteri Investasi) bagi-bagi IUPK untuk ormas. Padahal, kalau kita baca seksama UU Minerba, izin pertambangan itu diajukan badan usaha paling tidak koperasi.

Semangat kita adalah bagaimana kita menekan biaya logistik kita yang cukup tinggi. Rumusnya ketika kita masih menggunakan angkutan darat, pasti biaya logistik kita besar.