Kawal RUU TPKS hingga implementasinya

Kemnaker dengan memberikan dukungan kepada Pemda Lombok Tengah melalui promosi dan partisipasi dari pelaku usaha swasta khususnya yang ada di destinasi super prioritas Mandalika.

Menaker Ida Fauziyah memastikan memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada para penyintas dan korban kekerasan dan pelecehan seksual, melalui skema kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI. 

Semua pihak perlu memastikan bahwa skema One Channel System adalah satu-satunya kanal untuk merekrut dan mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia sebagai pekerja pada rumah tangga.

Dalam menyelesaikan persoalan PMI ilegal, penegakan hukum tidak cukup jika hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga harus dilakukan di negara penempatan.

Kemnaker memprioritaskan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Menaker mengatakan, hingga kini pihaknya terus mendesain agar bisa memenuhi permintaan negara-negara Eropa, seperti Inggris dan Jerman untuk PMI di sektor formal.

Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI membahas Implementasi Materi terkait Implementasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).

Semua dokumen tentang partisipasi publik ini pun sudah kami sampaikan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi, dan Majelis juga mengkonfrontir keterlibatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ada dalam forum yang menjadi representasi LKS Tripartit Nasional.

Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha harus kita perhatikan