Hal ini semakin menegaskan bahwa Presiden Prabowo benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat kecil, betapapun kenaikan PPN 12 persen adalah perintah undang-undang HPP.

DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah Prabowo-Gibran yang telah menerima aspirasi rakyat dan DPR RI, hasil pertemuan pada 5 Desember 2024, antara perwakilan DPR RI dengan Presiden Prabowo telah memutuskan beberapa hal yang kemudian hasil keputusan itu pada hari ini diumumkan oleh Presiden Prabowo menjadi penerapan UU Harmonisasi Peraturan Pajak yang pro rakyat.

Presiden menyikapi situasi ini dengan bijak dan tetap mentaati Undang-Undang, namun juga memperhatikan kondisi ekonomi dan kesulitan masyarakat.

Kami juga akan mengundang Pak Presiden dan Wakil Presiden. Kalau tidak salah dulu Pak Presiden juga pernah aktif menjadi kader Golkar, pernah menjadi kader MKGR. Jadi kita akan mencoba undang beliau, tapi ini kan masih pembicaraan awal nanti kita serahkan kepada panitia.

Kenaikan PPN 12 persen, itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11 persen tahun 2022 dan 12 persen hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan.

Dekopin sebagai lembaga yang memfasilitasi, advokasi, dan edukasi untuk koperasi, sehingga harus bisa berkontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai regulasi untuk melindungi perempuan salah satunya pekerja perempuan sudah disahkan, akan tetapi memang masih perlu banyak hal yang harus dibenahi.

Persatuan Guru Besar Republik Indonesia (PGRI) mendukung penuh langkah pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Guru

Sebab Indonesia belum mempunyai undang-undang yang mengatur proses pemindahan narapidana 

Penetapan Siti sebagai Sekjen MPR RI telah melalui prosedur yang panjang. Proses ini juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Presiden Nomor 174 Tahun 2024.