Hal itu disampaikan Menko Budi usai mengikuti Rapat Koordinasi, Monitoring, Pengamanan Pilkada 2024.

Komisi I DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Senin (25/11).

Saya luruskan begini, bahwa TNI itu kan alat pertahanan negara. Jadi politik negara harus juga dipahami oleh TNI dan juga tentunya TNI dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keputusan politik dari pemerintah.

Peningkatan pengamanan di daerah rawan dengan mengerahkan aparat keamanan mengambil langkah preventif dengan meningkatkan pengamanan di daerah-daerah yang dianggap rawan konflik.

Tapi saya berharap, mudah-mudahan kalau itu ditugaskan nanti Pak, 20 persen omzet yang digerebek itu kasihkan TNI untuk kesejahteraan anggota maupun tambahan alutsista Pak.

Kesejahteraan prajurit TNI masih jauh dari kata layak. Hal itu dapat dilihat dari rumah tinggal prajurit TNI dari satuan Kostrad yang tidak layak, bahkan lebih buruk dari rumah tinggal pedagang asongan.

Kemitraan harus kita bangun sebaik-baiknya, kita ada di bawah Koorpolkam (Koordinator Politik dan Keamanan). Selain membahas program dan Pilkada, rapat ini juga akan membahas hal-hal lain.

Hal ini dilaporkan Irjen Dedi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

TNI dan Polri Dampingi Desa Dukung Ketahanan Pangan

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan dukungannya terhadap pelibatan personel TNI dan Polri sebagai petugas haji pada musim haji 2025.