Komite II DPD RI bersama Kementerian Perhubungan menggelar rapat kerja dalam pembahasan pelaksanaan program tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2022 di daerah.

Menurut dia, istilah Tax Amnesty jilid II akan memberikan pandangan negatif terhadap pembahasan RUU KUP.

Pembahasan seputar konstitusi menjadi topik utama silaturahmi lebaran antara Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dengan mantan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang atau yang akrab disapa OSO, Jumat (14/5) malam.sa

Alat kelengkapan dewan (AKD) termasuk para anggota DPR RI dan komisi-komisi agar mengoptimalkan waktu pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi prioritas pada 2021.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima kunjungan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok, Xiao Qian, Rabu (28/4). Salah satu yang menjadi pembahasan adalah vaksin Sinovac.

Hingga saat ini belum ada kepastian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) meskipun RUU tersebut masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

DPR masih menunggu Surpres tentang RUU Kejaksaan untuk selanjutnya dilanjutkan pembahasan di Komisi III DPR. Pada prinsipnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk penguatan lembaga korps Adhyaksa itu.

Komisi VII DPR RI menerima berbagai aspirasi dan masukan dari ADPMET yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, terkait RUU EBT yang saat ini tengah dalam pembahasan di Komisi VII DPR RI dengan pemerintah.

DPD RI menggelar rapat bersama delapan gubernur dari provinsi kepulauan di Gedung DPD RI (1/4). Rapat tersebut bertujuan untuk membangun sinergi dan kekuatan yang dapat mendesak agar RUU tentang Daerah Kepulauan dapat segera dilakukan pembahasan dan disahkan.

Politisi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menekankan bahwa tidak ada pembahasan mengenai wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kelima untuk mengubah Pasal 7 tentang masa jabatan Presiden.