Pemberian bantuan sosial pemerintah yang tidak tepat sasaran dan ketidaktepatan data penerima

Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling up Initiative (READSI) memberikan dukungan bagi kelompok tani sasaran di 342 Desa, 18 Kabupaten yang terdapat di enam Provinsi.

Lestari Moerdijat minta pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi dengan baik agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran bagi masyarakat terdampak kebijakan penanggulangan Covid-19.

Sengkarut penyaluran bansos dampak wabah virus Corona (Covid-19) muncul di berbagai daerah. Pemerintah diminta melakukan pemutakhiran data penerima bansos agar tepat sasaran.

Kartu Prakerja 2020 yang telah diluncurkan pemerintah terus menuai banyak polemik di tengah masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah program pelatihan online yang dinilai tidak efektif dan salah sasaran.

Kali ini sasaran penerimanya ditujukan kepada 200 marbot masjid se-Jakarta Pusat, serta 60 mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan yang telah mendapatkan asimilasi.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat minta pemerintah pusat dan daerah segera menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19. Penyalurannya harus berdasarkan data yang akurat agar tepat sasaran.

"Saya dapat laporan dari anggota Dewan Kabupaten, Kota di Jateng di antaranya Kabupaten Semarang, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Mereka yang harusnya dapat bantuan malah tidak dapat. Ada yang rumahnya bagus malah dapat bantuan," kata Wachid

Kebijakan pemerintah terkait pemotongan tunjangan hari raya (THR) bagi presiden, menteri, anggota DPR hingga ASN eselon I dan II patut diapresiasi. Namun, langkah strategis itu harus tepat sasaran guna penanggulangan pandemi Covid-19.

Kerja pendataan harus secepat mungkin. Tetapi akurasi tidak boleh diabaikan. Pendataan harus akurat agar penyaluran ragam Bansos tepat sasaran