Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengantongi sejumlah bukti dugaan keterlibatan CEO Lippo Group James Riady terkait kasus suap perizinan Meikarta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai perlu untuk menghadirkan CEO Lippo Group dalam persidangan suap Meikarta.

KPK sedang mempelajari fakta persidangan kasus Meikarta terkait pertemuan CEO Lippo Group James Riady dengan Bupati nonaktif Neneng Hasanah Yasin.

KPK mengendus adanya dugaan aliran dana kepada Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terkait kasus suap perizinan Meikarta.

KPK menunggu laporan jaksa penuntut umum terkait dugaan peran Mendagri Tjahjo Kumolo dalam kasus suap perizinan Meikarta, milik Lippo Group.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku meminta bantuan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin terkait perizinan Meikarta, milik Lippo Group.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap perizinan Maikarta, milik Lippo Group.

KPK tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta, milik Lippo Group.

KPK diminta untuk segera mengusut dugaan keterlibatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta, milik Lippo Group.

KPK mendalami sejumlah fakta baru kasus suap perizinan proyek Meikarta, milik Lippo Group. Salah satunya, terkait adanya peran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam meloloskan perizinan proyek Meikarta.