Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan agar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang akan datang disusun secara realistis.

Komisi IX DPR RI bersama dengan Badan Legislasi DPR RI melakukan harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan dan pemantapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom).

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berkomitmen untuk menyusun revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menyatakan, DPR RI akan melakukan pengawasan yang tuntas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegaduhan pada aksi unjuk rasa tanggal 22 dan 23 Mei 2019 lalu.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa DPR RI saat ini berfokus untuk menyelesaikan target legislasi, dengan menyelesaikan 4 Rancangan Undang-Undang (RUU) sampai pada tanggal 25 Juli 2019.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar memastikan 20 Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2019 bisa segera dituntaskan.

Anggota senat menunda persidangan tanpa mengeluarkan legislasi pengeluaran negara, termasuk USD5 milyar yang diminta Trump untuk dinding perbatasan.

Legislasi secara efektif akan menghentikan pembicaraan nuklir yang sedang berlangsung dengan Arab Saudi.

Proses pembahasan RUU merupakan tanggung jawab bersama antara DPR dan pemerintah, mulai dari penyusunan Prolegnas sampai pembahasan RUU sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945.

Wakil Ketua DPR Utut Adianto menegaskan, kinerja DPR dalam legislasi sudah on the track. Dimana, setiap tahunnya ada UU yang dihasilkan, yakni UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).