DPD RI sangat mendukung kemudahan investasi dengan memperhatikan kharakteristik daerah, namun pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai tidak konsisten terhadap regulasi penanaman modal di Indonesia.

Kebijakan pelarangan penggunaan kantong belanja plastik atau kresek yang dilakukan oleh sejumlah kepada daerah dinilai tidak tepat sasaran

Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan serangkaian Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Jambi, Senin (3/2).

Kebijakan pelarangan penggunaan kantong belanja plastik atau kresek yang dilakukan oleh sejumlah kepada daerah dinilai tidak tepat sasaran.

Surat edaran tersebut dibatalkan setelah muncul telegram dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Nomor: T.422.3/666/OTDA

Hanya ada segelintir wisatawan, kebanyakan memakai masker wajah, berjalan-jalan di daerah itu selama siang hari minggu ini.

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menerima audiensi dari DPRD Kepulauan Riau di Ruang Rapat BULD Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Rabu (29/1).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar ditemani Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi dan pejabat Eselon I

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan para pejabat di berbagai instansi pemerintahan dari pusat hingga daerah agar membuat regulasi yang jelas

Pencairan tersebut ditargetkan dapat mempercepat pembangunan di desa.