Manuver politik dari para menteri ini dalam rangka sosialisasi pencapresan atau berupaya membentuk koalisi baru menimbulkan persoalan moral dan etika, serta kontradiksi kompleksitas sistem presidensil.

Secara umum, semua menteri yang punya konflik kepentingan baik pribadi maupun jabatan sebaiknya mengundurkan diri. Kabinet ini babak belur padahal masih 2,5 tahun. Saat Krisis menghadang tapi menteri pada cari `cuan` dan popularitas. Akhirnya presiden menanggung beban sendiri.

Kita harus bereskan tiket palsu atau tiket kadaluwarsa itu, setelah itu baru masalah electoral threshold pada pemilu terbaru di 2024 itu.

Makanya, presiden harus mewaspadai kemungkinan keterlibatan orang-orang terdekatnya pada kegiatan mafia dan kartel ini. Perilaku mereka (mafia), bisa langsung merusak citra presiden sebagai penanggung jawab jalannya pemerintahan. Sementara mereka dan kelompoknya tidak merasa punya ikatan dengan rakyat.

Legacy terbaik untuk Jokowi itu, sebenarnya bukan infrastruktur, bukan juga IKN, tetapi membuka ruang kepada lahirnya pemimpin-pemimpin baru Indonesia yang bisa menyelesaiakan krisis.

Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) RI melaluu akun Instagram @kemensetneg.ri mengunggah terkait julukan enam Presiden Indonesia.

Situasi yang terjadi di Pakistan bisa saja terjadi di Indonesia. Dimulai dari krisis ekonomi, berlanjut krisis sosial dan berujung pada krisis politik. Namun, hal itu tergantung dari kekuatan dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi krisis berlarut saat ini.

Terawan harus diberikan waktu dan kesempatan untuk membela diri dihadapan mimbar akademik dan dan juga peradilan etika kedokteran IDI. Tapi apabila kesempatan itu tidak digunakan, maka sejarah akan menguji siapa yang akan lebih relevan. Only story will tell, kata orang.

Pemerintah seharusnya fokus mengatasi masalah-masalah bahan pokok dengan kebijakan secara kongkret. Bukan menaikkan harga BBM subsidi untuk menutupi defisit APBN.