Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus menjadikan kasus penularan Covid-19 di sekolah SMA Krida Nusantara di Bandung, Jawa Barat, sebagai perhatian dan evaluasi untuk mempertimbangkan kembali waktu dan daerah yang tepat  untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).

DPD RI memiliki peran penting dalam pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  dan Peraturan Daerah (Perda).  DPD RI juga berjuang untuk kepentingan daerah.

Komisi II DPR RI dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepakat menunda pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, dan segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap ketentuan yang berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat.

Hal ini didapat berdasarkan evaluasi yang dilakukan KPK

Komisi III DPR menyoroti maraknya peredaran narkoba yang dikendalikan dari Lapas. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pengamanan di Lapas.

Banyak info beredar bahwa ada momentum 100 tahunan masa evaluasi total seluruh peradaban.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengancam akan memberikan sanksi berupa evaluasi pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bagi sekolah negeri yang melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai penggunaan seragam dan atribut.

Sehingga dalam evaluasi cepat itu bisa melihat dampak COVID-19 terhadap perekonomian desa, juga dampak dana desa terhadap perkembangan ekonomi.

Dijelaskan bahwa AN tidak sama dengan Ujian Nasional baik dari sisi fungsi maupun substansi. Selain itu, AN bukan evaluasi individu siswa dan tidak ada konsekuensi untuk siswa.

Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali hingga 8 Februari 2021 harus diikuti dengan perbaikan upaya pencegahan penyebaran Covid-19.