Hasto Bawa Undangan HUT PDIP ke Presiden Jokowi

Kehadiran Perppu nomor 2 tahun 2022 ini berpotensi mengganggu, merusak serta merugikan kehidupan bernegara yang demokratis dan mencederai ketundukan pada hirarki perundang-undangan di negeri ini.

KPU tidak punya hak (apalagi otomatis) menjalankan putusan MK, atau dipakai menyusun Peraturan KPU (PKPU) untuk menentukan sistem pemilu. Sistem pemilu yang digunakan, sekali lagi, menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Penggabungan Damri dan PPD tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023

Pembangunan BTS ini akan merugikan kami di tahun-tahun mendatang. Kami menyatakan pembangunan BTS tersebut tak sesuai aturan perundang-undangan dan mengabaikan keluhan warga

Dengan tak jelasnya peraturan tentang batasan APBN untuk mendanai IKN, Wakil Sekretaris Fraksi PKS ini memperkirakan, revisi tersebut berpotensi membuat pengelolaan APBN untuk keperluan IKN makin ugal-ugalan demi memuluskan rencana pembangunan IKN.

Golkar tetap taat aturan. Partai besutan Airlangga Hartarto itu akan mengikuti apa pun yang menjadi keputusan pemerintah terkait Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemilu.

PP Nomor 1 Tahun 2012 dan perubahannya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi PPN dan PPnBM

Buruh menganggap peraturan itu masih menunjukkan ketimpangan tapi meminta pengusaha tidak permasalahkan.

Pemerintah Indonesia telah miliki peraturan perundangan yang menyatakan, pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.