Permasalahan sengketa lahan antara warga, pemerintah Desa dan Kecamatan, serta perusahaan di Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu menyita perhatian publik. 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin meminta kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), untuk segera memberikan izin terhadap Vaksin Nusantara. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu lagi mengimport vaksin-vaksin dari luar negeri.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI ) meminta pemerintah melalui kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan juga Bulog berkolaborasi pacu produktifitas beras nasional dengan menaikan harga beli gabah petani.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengingatkan pemerintah tentang keamanan dan efek samping dari Vaksin AstraZeneca.

Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, pemerintah harus berkaca tax amnesty jilid I pada tahun 2016. Sebelum mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak, pemerintah harus membuat perencanaan yang matang.

Pembangunan serta penguatan sektor pertanian memiliki urgensi sendiri terhadap kewajiban sebuah negara dalam memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyatnya. Maka dari itu, program-program yang berorientasi kemajuan pertanian mesti didorong dengan optimal.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin mengucapkan selamat atas pelantikan Gubernur beserta Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu serta delapan Bupati bersama-sama wakilnya periode 2021-2024.

Pimpinan DPD RI meminta buruh dan pekerja yang tergabung dalam organisasi buruh untuk berbesar hati dalam membangun kesepakatan dengan pemerintah pasca ditetapkannya Peraturan pemerintah turunan UU Omnibus Law Ciptaker.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin mengatakan, kebijakan itu mesti dijalankan dengan tetap memperhatikan dari berbagai macam aspek lainnya secara komprehensif selain hanya dari motif bagaimana mengatasi polusi udara di Jakarta.