Pernyataan yang dikeluarkan di ibu kota Naypyidaw mengatakan Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan surat keberatan kepada Sekjen PBB dan presiden Majelis Umum.

Majelis Umum mengadopsi sebuah resolusi dengan dukungan 119 negara sekitar empat bulan setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam sebuah kudeta.

Negara Bagian Kayah, Myanmar terancam mengalami bencena kelaparan yang memicu kematian, akibat aktivitas militer memaksa lebih dari 100.000 orang meninggalkan rumah untuk menghindari konflik.

Dalam laporan AAPP pada Selasa malam, masih ada 4.313 orang yang ditahan, 102 di antaranya dijatuhi hukuman.

Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum tetapi memiliki bobot politik. Berbeda dengan 15 anggota Dewan Keamanan, tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum.

Di antara mereka yang ditempatkan pada daftar hitam Kementerian adalah empat anggota Dewan Administrasi Negara Junta, tujuh menteri, ketua Komisi Pemilihan Umum yang dikendalikan militer, dan Gubernur Bank Sentral Myanmar.

Rancangan resolusi menyerukan penangguhan segera atas pasokan, penjualan, atau transfer langsung dan tidak langsung semua senjata, amunisi, dan peralatan terkait militer lainnya ke Myanmar.

Kelompok-kelompok tersebut meminta Inggris Raya, konseptor teks Myanmar yang ditunjuk Dewan Keamanan, untuk segera membuka negosiasi di Dewan Keamanan tentang rancangan resolusi yang mengesahkan embargo senjata.

Kremlin mengikuti situasi di negara itu dengan cermat dan mengutuk tindakan kekerasan apa pun, yang menyebabkan korban sipil

Rakyat Myanmar melontarkan kritik terhadap hasil konferensi tingkat tinggi (KTT) Asean, yang berlangsung pada Sabtu (24/4) kemarin di Jakarta.