Komisi VI DPR RI telah menyetujui pagu anggaran mitra kerjanya yakni Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta BKPM.

Staf Khusus Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Riza Damanik mengatakan, banpres yang diberikan di tengah pandemi Covid-19 saat ini merupakan upaya agar UMKM tidak kolaps.

Komisi VI DPR meminta agar klaster kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM ditingkatkan. Mengingat peran dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM di tengah pandemi Covid-19 saat ini sangat dibutuhkan.

Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta agar Undang-Undang (UU) 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian segera direvisi dan menjadi program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.

Beberapa Kebijakan pemerintah mulai berpihak pada sektor UMKM. Diantaranya Suku bunga yang rendah, kemudahan izin dan lainnya.

Menteri Teten menyarankan para Peternak unggas untuk membentuk koperasi agar bisa mencapai skala bisnis dan menekan biaya produksi

Nasari Digital (Nadi) yang diluncukan KSP Nasari merupakan Koperasi Digital Pertama di Indonesia

Persoalannya, sejauh mana koperasi di UMKM mampu bertahan sementara tren pandemi Covid-19 masih terus meningkat dan daya beli masyarakat semakin menurun.

Bantuan modal kerja dari koperasi kepada pelaku UMKM akan memperbaiki likuiditas koperasi

Koperasi yang yang dibentuk oleh Pertanu kemudian turun langsung Ke Petani Kelapa dan pengumpul kepala, kopra, dan arang batok kelapa