Pemilu serentak 2019 antara Pemilihan Legislatif (Pileg) dengan Pilpres dinilai berdampak buruk yang tidak terprediksi. Salah satunya adalah pada kualitas anggota legislatif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut amplop "cap jempol" yang disita dari politikus Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

Pilpres 2019 diharapkan dapat menghasilkan seorang pemimpin yang benar-benar memahami soal konsepsi negara. Sebab, Presiden sebagai kepala negara harus memiliki pendirian dan tidak bisa diintervensi.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan aparat keamanan dan penegak hukum dalam hal ini TNI dan Polri bertindak adil dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2019.

 Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengutuk keras pembantaian umat muslim di New Zealand. Penembakan umat muslim di dalam masjid tersebut dinilai sebagai tindakan biadab.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai telah mereduksi hak rakyat memperoleh informasi tentang pemikiran kandidat capres-cawapres untuk Indonesia lima tahun ke depan.

Kandidat capres-cawapres diharapkan saling adu "jotos" alias adu gagasan saat debat Pilpres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Timwas Bencana DPR menagih janji pemerintahan Presiden Jokowi terkait penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang hingga saat ini belum terealisasi.

Meski Prabowo Subianto diprediksi menang dalam kontestasi Pilpres 2019, namun tidak demikian dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai pendukung.

Dana Desa adalah perintah UU No 6 Tahun 2014, yang lahir sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jadi, salah jika Dana Desa disebut atas perintah Presiden Jokowi.