Awalnya, tali asih yang diberikan Rp2,5 juta per keluarga, kemudian ditambah Megawati pribadi sehingga totalnya Rp5 juta per keluarga.

Pernyataan itu nenyusul sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berencana menarik 56 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) polri.

Sebab, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana untuk menarik 56 pegawai KPK yang tidak TWK menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Bareskrim Polri.

Niat baik ini harus diapresiasi, dan DPD RI sangat mendukung atas langkah ini. Permasalahan nantinya ada yang tidak bersedia direkrut, itu masalah lain yang pasti upaya Kapolri untuk merekrut pegawai KPK yang tidak lulus TWK adalah langkah yang harus kita dukung.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang membuat perubahan reformatif atau ke arah lebih baik di jajaran Korlantas.

Ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest). Jadi Pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan Menko Marves harus bersikap.

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di lapangan agar memiliki kebijaksanaan dan menghindari tindakan represif dalam menjalankan tugas.

Dalam perilisan hasil survei tersebut pada Jumat (10/9), Prabowo dan Anies menjadi dua yang tertinggi di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan (Pamasuka).

Berdasarkan data LHKPN dari laman resmi KPK, kekayaan Prabowo mencapai Rp2,029 triliun pada periodik 2020

Siswadhi Pranoto juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp300 subsider empat bulan kurungan.