Trump Sebut Capai Kesepakatan Dagang dengan India, Tapi Ragu dengan Jepang

Adanya anggapan bahwa MK telah mengubah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 terkait kewenangannya dan pelaksanaan pemilu/pilkada, serta adanya indikasi inkonsistensi putusan tersebut terhadap dua putusan MK sebelumnya.

Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang lebih dikenal sebagai Haji Uma, kembali menyuarakan kritik tajam terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalai Lama Sebut Kemungkinan Penggantinya akan Lahir dari India, Bukan China

Putusan MK ini kita bandingkan dengan putusan MK sebelumnya terkesan kontradiktif, karena sebelumnya pada 2019 MK memberikan putusan yang dalam pertimbangan hukumnya, memberikan guidance kepada pembentuk undang-undang untuk memilih satu dari enam model keserentakan pemilu.

Kami pada prinsipnya siap-siap saja ya (menindaklanjuti putusan MK), tetapi kita juga harus melihat dari berbagai undang-undang lain yang harus terevisi karena konteks keputusan yang terkait ini.

Ceko Konfirmasi Laporan soal Penargetan China terhadap Mobil Taiwan

Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Seminar Uji Sahih Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan di Kantor Bappeda Litbang Provinsi Jawa Timur, Kamis (27/6).

Mendes PDT Yandri Susanto melepas dua puluh lima Kepala Desa (Kades) dari berbagai provinsi di Indonesia untuk mengikuti kegiatan seminar on capacity building for Indonesian Village Head di Cina