Gus Dur memberikan pendidikan politik praktis dengan cara yang sulit difahami, namun sangat besar manfaatnya. PKB adalah salah satu warisan Gus Dur dalam politik nasional.

Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Perempuan Bangsa menggandeng Ulama Perempuan untuk menggelar Halaqah Nyai Nusantara.

PKB berharap MUI mengeluarkan fatwa yang lebih substansi. Misalnya, bagaimana mendisiplinkan bangsa membuang sampah pada tempatnya.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB Eem Marhamah Zulfa Hiz mendesak agar proyek pembangunan terminal 3 ultimate Bandara Soekarno-Hatta diaudit.

Revitalisasi Ruhul Jihad Ulama dan penguatan pengamalan ajaran Aswaja untuk melindungi umat seiring menguatnya ideologi ekstrim dinilai cukup penting.

PKB mendukung sistem Pemilu yang proporsional. Hal itu untuk mengantisipasi adanya suara pemilih yang hilang atau terbuang begitu saja.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan (PDIP) berbeda pandangan soal usulan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Mulus tidaknya usulan revisi UU MD3 sangat bergantung kepada lobi politik yang dilakukan PDIP kepada pimpinan partai politik di DPR.

PDIP mengusulkan untuk merevisi terbatas Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tentang komposisi pimpinan DPR.