Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap perizinan Maikarta, milik Lippo Group.

KPK tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta, milik Lippo Group.

Menteri ESDM Ignatius Jonan dan Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng batal menjadi saksi meringankan untuk Eni Maulani Saragih selaku terdakwa kasus suap PLTU Riau-1.

Terdakwa Idrus Marham memalak bos PT Blackgold Natural Resources Johannes B Kotjo senilai USD2,5 juta untuk pemenangan Munaslub Partai Golkar.

Mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengaku pasrah dengan dakwaan JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana, Idrus didakwa menerima suap senilai Rp2,250 miliar.

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham didakwa turut serta melakukan tindak kejahatan korupsi bersama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebesar Rp2,250 miliar terkait kasus suap PLTU Riau-1.

KPK diminta untuk segera mengusut dugaan keterlibatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta, milik Lippo Group.

KPK masih terus menelusuri dugaan keterlibatan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

KPK mendalami sejumlah fakta baru kasus suap perizinan proyek Meikarta, milik Lippo Group. Salah satunya, terkait adanya peran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam meloloskan perizinan proyek Meikarta.

KPK telah mengantongi daftar nama anggota DPRD Bekasi dan sejumlah pihak yang diduga turut menerima uang dan fasilitas jalan-jalan dari Lippo Group terkait perizinan Meikarta.