Soal Putusan DKPP, Wakil Ketua MPR: Pencalonan Gibran Konstitusional dan Absah

Bertemu PPDRI Purbalingga, Ketua MPR Pastikan Revisi UU Desa Disahkan Setelah Pemilu 2024

Bertemu APINDO Purbalingga, Ketua MPR Dorong Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengungkap praktik pelanggaran ini diduga berkaitan dengan pembayaran digital Google Pay Billing

Bantuan Sosial atau bansos adalah alat negara. Kebijakan dan penganggarannya diputuskan bersama di DPR dan pemerintah yang mewakili seluruh kekuatan politik. Sesungguhnya tidak ada satu pihak pun yang berhak mengklaim bahwa program bansos prakarsa atau keberhasilan kelompok tertentu.

Terus terang saja, melonjaknya anggaran bansos Rp496,8 triliun sungguh mengkhawatirkan dari sisi penyalahgunaan. Pada saat Covid-19 saja, di tahun 2020 anggaran perlindungan sosial ‘hanya’ Rp234,33 triliun dan realisasinya Rp216,59 triliun.

Inti dari pemilu adalah Rakyat menggunakan haknya, menjalankan kedaulatannya untuk memilih pemimpin dan  wakil-wakilnya; Hak Rakyat untuk memilih secara bebas.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menekankan aspirasi ini tidak boleh dibungkam oleh stigma politis. 

DPR RI dengan seluruh Alat Kelengkapannya, pada masa sidang ini, memberikan perhatian yang besar pada pelaksanaan Pemilu 2024 agar sesuai dengan amanat konstitusi.

Komitmen kami di DPR, desa ke depan harus semakin baik dan makmur. Kami hadir untuk menyelesaikan Revisi UU Desa.