Saya berharap para pemuda Asia dan Afrika, melalui Kongres ke-2 ini mampu menyiapkan peta jalan untuk menyambut perubahan global yang hampir pasti terjadi. Termasuk, menyiapkan diri sebagai calon-calon pemimpin masa depan di era dis-rupsi akibat percepatan perkembangan teknologi.

Mencermati adanya gerakan masyarakat untuk memberikan perbaikan terhadap sistem pemilihan umum yang lebih baik, bermartabat dan berkeadilan melalui Judicial Review terhadap UU 7/2017 tentang Pemilu, DPD RI mendukung gerakan dimaksud.

BPK mengungkap 8.483 temuan yang memuat 14.501 permasalahan senilai Rp8,37 triliun, dengan rincian 6.617 (46 persen) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, 7.512 (52 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,26 triliun, serta 372 (2 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp113,13 miliar.

Presidential Treshold setinggi itu akan membuka lahirnya calon presiden boneka. Kemudian pasti akan ada kompromi-kompromi politik.

Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah adanya perlawanan di beberapa penjuru Nusantara terhadap VOC dan penjajah Belanda oleh raja dan sultan Nusantara.

Sebaliknya DPD RI sebagai wakil dari daerah. Wakil dari golongan-golongan. Wakil dari entitas-entitas civil society yang non-partisan, tidak memiliki ruang dalam menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini.

Dalam surat aspirasinya, mereka menyoal skema dan pola penyelesaian kasus BLBI yang patut diduga masih banyak merugikan negara.

Terus terang saya senang dan bangga jika ada generasi muda masih membicarakan salah satu persoalan fundamental bangsa ini, yaitu pentingnya pemahaman nilai kebangsaan melalui pemahaman yang utuh terhadap Pancasila.

Kerajaan dan Kesultanan Nusantara adalah salah satu pemegang saham utama negeri ini. Tapi kenapa saat ini arah perjalanan bangsa dan negara ini hanya ditentukan oleh Partai Politik sebagai satu-satunya instrumen.

Koreksi arah perjalanan bangsa harus dilakukan untuk Indonesia yang lebih berdaulat dan berdikari, serta mampu mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.