Keputusan pemerintah juga jelas yang diekspor hanya CPO, tentunya nanti akan kami tingkatkan lagi kegiatan kami mengamankan jangan sampai ada produk turunan dari CPO ini bisa keluar dari wilayah Indonesia

Upaya pengawasan dan penindakan perlu digiatkan untuk mencegah pelanggaran hukum dan hilangnya potensi penerimaan negara di sektor kepabeanan. Apalagi mengingat posisi Kepulauan Riau yang sangat strategis karena berada di jalur perairan internasional yang sibuk dan berhadapan langsung negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.

Tarif cukai yang selama ini dikenakan terhadap rokok atau hasil tembakau lainnya tidak hanya sekadar masuk ke kas negara, namun juga didistribusikan kembali ke masyarakat daerah penghasil cukai melalui mekanisme DBHCHT

Dengan adanya inovasi dan terobosan ini dapat menjadi solusi dari beberapa permasalahan arus logistik di lapangan

Jadi memang kami akui peralatan masih medium. Bukan spesifikasi cukup tinggi. Kami belum ada drone. Lalu kapal kami kalau dilihat pak, adalah kapal-kapal lama pak. Jadi itu yang kami maintenance, kita perbaiki. Kapal kayu yang dipakai di Kapabean itu juga sudah puluhan tahun, sudah lebih dari 30 tahun.

Ada juga penyelundupan MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) di Kepulauan Riau, dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp21,5 miliar. Dan belum lagi sejak awal tahun terjadi penyelundupan narkotika yang mencapai 1,2 ton. Sampai dengan adanya sindikat bea materai palsu yang tentu sangat merugikan.

Melalui kemudahan berusaha berupa pemberian fasilitas ekspor, Bea Cukai siap mendorong pelaku usaha memasarkan produk ke pasar internasional

Kita harus mencari efisiensi dalam keamanan laut kita, seharusnya Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang menjadi `ketua kelas` dalam hal ini. Saat ini seakan jalan sendiri-sendiri baik itu Bakamla, kementerian/lembaga, Polisi, Bea Cukai, dan lainnya.

Sesuai janji layanan pada PMK nomor 29 tahun 2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai dalam Rangka Kemudahan Berusaha, Bea Cukai berhak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pelaku usaha yang mengajukan izin paling lama satu jam setelah pemaparan dari perusahaan yang mengajukan izin selesai dilakukan.