Menurutnya, belum optimalnya pelaksanaan MLT ini karena adanya selisih margin yang rendah serta ketertarikan dari bank untuk menyalurkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menyasar kepada pekerja/buruh dengan penghasilan rendah.
Dirjen Putri mengatakan penetapan upah bertujuan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan bagi seluruh pihak dalam konteks untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh, namun memperhatikan kemampuan perusahaan dan perekonomian nasional.
Oleh karena itu, sekali lagi kami tegaskan bahwa KSBSI bersama sebagian pendiri Partai Buruh menyatakan tidak memiliki keterlibatan apapun dengan Partai Buruh kepemimpinan Said Iqbal.
Komitmen tersebut diwujudkan Pemerintah dengan terus mendorong pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) perempuan, agar sering melakukan dialog sosial dengan manajemen perusahaan tentang pentingnya membangun budaya zero tolerance for harassment.
Ketua Komite II DPD RI ini menegaskan bahwa keterlibatan KSPSI yang dipimpinnya merupakan bentuk keterlibatan publik dalam mengawal kebijakan dan rancangan perundang-undangan yang terkait secara langsung dengan dunia ketenagakerjaan, khusus bagi masa depan pekerja.
Dalam Kongres Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Sedangkan Wakil Presidennya adalah Agus Supriyadi, Sekretaris Jenderal adalah Ferri Nuzarli, Bendahara Umum Luthano Budyanto.
Dasco menilai, peluang partai yang rencananya akan dibuat oleh Presiden Konfederasi Serikat Perkerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal tersebut sangat besar.
Nah oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan aspirasi atas apresiasi kepada temen-temen pekerja, teman-teman buruh dan saya ucapkan selamat berjuang untuk menempuh jalan demokrasi.
Menurut Aris Wahyudi, bagi pekerja/buruh penerima BSU yang belum mempunyai rekening Bank Himbara akan dibukakan rekening secara kolektif (burekol), sehingga dana BSU sebesar Rp1 juta yang diterima tidak boleh berkurang sedikitpun.
Indah Anggoro Putri menjelaskan realisasi dan progres program BSU saat ini telah tersalurkan kepada 6.991.873 pekerja/buruh dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.9 Triliun.