Menanggapi wacana pemaksaan komisi tunggal 10 persen kepada seluruh platform, Modantara menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan dinamika industri. Platform memiliki model bisnis yang beragam, berdasarkan layanan, pasar, dan strategi pemberdayaan mitra yang berbeda-beda.

Dengan mengucap Bismillaahirrohmaanirrohiim, perkenankanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, hari Selasa, 20 Mei 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Kebijakan menempatkan TNI pada kantor Kejaksaan dinilai bukan hanya soal keamanan semata. Penempatan Militer Indonesia di kantor-kantor Kejaksaan bahkan disebut sebagai alarm keras bahwa negara sedang darurat korupsi.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengajak kampus untuk berperan aktif menjadi mitra kritis dan objektif guna menggeser kebijakan perlindungan sosial berbasis bantuan menjadi program pemberdayaan sosial yang mendorong produktivitas masyarakat.

Komisi X DPR mendukung kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo 2 Mei 2025. Digitalisasi ini penting, untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak tertinggal dari kemajuan teknologi pendidikan.

Lestari Moerdijat: Segera Lahirkan Kebijakan yang Mampu Mengimbangi laju pertumbuhan Media Digital

Kami mendesak Kemenhub untuk menyusun kebijakan yang melindungi pengemudi sebagai pekerja rentan, termasuk jaminan keselamatan kerja dan perlindungan hukum.

Pengangguran Terendah Sejak 1998, Menaker: Cerminan Kekuatan Kolektif dari Kebijakan Ketenagakerjaan

Banyak keluhan dari pengemudi yang merasa posisi mereka tidak seimbang, terutama ketika kebijakan aplikator dinilai merugikan.

Penurunan ini merupakan cerminan nyata dari dampak kebijakan proteksionis global, terutama tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.