Proses dimulai jauh sebelum tahun anggaran berjalan, ketika Kementerian Keuangan menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun berikutnya.

Pasti semua kementerian dan lembaga ada backlog (selisih) sehingga dalam rapat disepakati Komisi V dan mitra akan berjuang untuk meningkatkan anggaran untuk membiayai program prioritas nasional dan berbasis masyarakat sesuai mekanisme yang ada

Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif dan usulan anggaran yang disampaikan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), untuk RAPBN Tahun Anggaran 2026, dalam rapat kerja yang berlangsung pada Kamis (10/7) di Jakarta.

Kami mohon dukungan dari bapak dan ibu pimpinan serta anggota Komisi III agar usulan kebutuhan indikatif ini dapat menjadi baselinekebutuhan anggaran PPATK pada tahun-tahun berikutnya.

Komisi X DPR RI mengabulkan usulan penambahan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) senilai Rp67,67 triliun, untuk Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026, dalam rapat kerja yang berlangsung pada Kamis (10/7).

Kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun.

Agendanya hari ini adalah pembahasan RKA K/L (kementerian/lembaga) dan RKP K/L tahun 2026.

Tambahan dana Rp 184 triliun. Kita usulkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas bahwa pagu indikatif yang diberikan kepada kita masih belum mencukupi kebutuhan prioritas.

Kejagung mengusulkan kenaikan anggaran hingga sebesar Rp18,5 triliun pada 2026 usai pagu indikatif mereka turun drastis hingga 63,2 persen dari tahun sebelumnya.