Kebijakan satu data lahan pertanian merupakan kebijakan kongkrit dalam mengatur tata kelola suatu data, seperti diamanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 tahun 2019.

Pemanfaatan media sosial oleh Kementerian PUPR lebih diarahkan untuk tujuan akuntabilitas penggunaan anggaran dan advokasi kebijakan serta informasi transparansi kepada masyarakat.

PDIP Rapat Koordinasi dengan Kepala Daerah bertema Kebijakan Pembangunan Trisakti

Sebanyak 21.840 pengendara mobil ditilang selama penerapan kebijakan perluasan ganjil-genap di Ibu Kota yang dimulai sejak 1 Agustus hingga 27 Agustus 2018. 

Kebijakan di institusi MPR harus diambil sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019.

Kebijakan Pemerintah Indonesia yang menghentikan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia karena menilai bahwa Pemerintah Malaysia tidak menjalankan MoU yang sudah ditandatangani bersama.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran sebagai upaya antisipasi terjadinya ledakan kasus Covid-19. Kendati begitu, belum ada jaminan bahwa tidak akan terjadi ledakan kasus baru.

Hal ini telah mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, meskipun terdapat peningkatan tensi geopolitik di Eropa dan normalisasi kebijakan moneter global

Keberanian pemerintah dalam mengintervensi pasar, harus dimulai sejak awal dengan skema kebijakan yang win-win solution kepada para pelaku bisnis perkebunan sawit swasta yang memonopoli hampir 56 persen dari 16,4 juta Hektar lahan sawit Indonesia saat ini. Tentunya dengan pendekatan politik kebijakan yang mengedepankan kepentingan nasional.

 Kemenag saat ini sedang perumusan kebijakan untuk memilih jamaah yang akan berangkat haji di tahun in