Mejelis hakim juga mencabut hak politik Nur Alam. Pencabutan hak politik itu sesuai tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).‎

Partai Demokrat meyakini poros ketiga dalam Pilpres 2019 mendatang masih bisa terbentuk. Hingga saat ini, Partai Demokrat masih menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik (Parpol).

Meski sudah mendapat dukungan dari sejumlah partai politik (Parpol), Presiden Jokowi belum menentukan calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampingi dalam kontestasi Pilpres 2019.

Partai politik (Parpol) yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Jokowi masih bisa beralih dukungan kepada Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2019.

Kelima unsur tersebut secara garis besar berkaitan dengan aspek kebangsaan hingga persiapan menghadapi tahun politik 2018-2019.

Menko PMK Puan Maharani disebut dalam bencana di tahun politik yang sedang buas dan ganas. Hal itu terkait penyebutan nama Puan dalam kasus korupsi e-KTP.

Partai Demokrat menyarankan agar seluruh partai politik (Parpol) tidak khawatir atau takut terhadap elektabilitas Presiden Jokowi saat ini.

Partai politik (Parpol) yang secara resmi telah mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Jokowi tidak menutup kemungkinan akan bercerai atau terjadi perpecahan.

Yudi dinilai ‎tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi dan tidak mau mengakui perbuatan.

SBY mengatakan, berharap Amien lebih bijak dalam menyampaikan kritik agar tidak menimbulkan kegaduhan.