Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) prihatin dengan hasil studi yang dilakukan UNDP dan J-PAL SEA.

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) siap melakukan pengawasan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin meminta kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), untuk segera memberikan izin terhadap Vaksin Nusantara. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu lagi mengimport vaksin-vaksin dari luar negeri.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI ) meminta pemerintah melalui kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan juga Bulog berkolaborasi pacu produktifitas beras nasional dengan menaikan harga beli gabah petani.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengingatkan pemerintah tentang keamanan dan efek samping dari Vaksin AstraZeneca.

Kekosongan kursi Wakil Walikota Tanjungpinang menjadi sorotan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). 

Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, pemerintah harus berkaca tax amnesty jilid I pada tahun 2016. Sebelum mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak, pemerintah harus membuat perencanaan yang matang.

Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), H. Sukiryanto, S.Ag mendorong pemerintah untuk memfasilitasi wadah kreatifitas bagi para penyandang disabilitas. 

 WHO akan segera bertemu dengan perwakilan industri untuk mengidentifikasi kemacetan dalam produksi dan membahas bagaimana mengatasinya.

Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang digagas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), rencananya akan dibentuk di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.