Saya rasa hampir pastikan tidak ada lagi pertanyaan mengenai itu, tidak ada pertanyaan mengenai pajak, LHKPN. Kenapa? ya kita kan bukan kantor pajak, yang verifikasi laporan pajak itu kan kantor pajak, LHKPN sebagai penyelenggara negara yang memverifikasinya itu ada lembaganya sendiri, jadi kita anggap itu sudah selesai.

Panglima TNI ke depan harus memastikan tugas pokok TNI berjalan baik sebagai alat pertahanan yakni menegakan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45 serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Komisi I DPR akan menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, Sabtu (6/11).

Pembangunan postur pertahanan yang kuat dan modern dengan mempertimbangan perubahanan lingkungan strategis yang berkembang perlu menjadi perhatian serius dalam pembangunan TNI ke depan.

Perombakan ini bukan akhir, tapi langkah awal pembenahan internal Polri agar terus menjadi harapan dan tumpuan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Masalah di Natuna bukan hanya soal pencurian ikan. Berbagai negara berusaha mengklaim kawasan Laut China Selatan yang kaya potensi dan akhirnya merembet hingga kawasan ZEE Indonesia. Inilah yang membuat keadaan memanas. Oleh sebab itu, kita berharap pemerintah menerapkan sistem penanganan penegakan hukum karena tingkat kerawanannya yang tinggi. Maka sekali lagi kita butuh sosok seperti Jenderal Andika Perkasa.

Panglima TNI kedepan memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti isu lingkungan strategis, pengembangan organisasi, moral dan kompetensi prajurit, modernisasi alutista, maupun soal kesejahteraan prajurit. Dan melihat rekam jejak Jenderal Andika selama menjadi KSAD adalah figur yang tepat menyambut estafet Panglima TNI.

Jenderal Andhika memiliki profesionalitas dan integritas yang baik untuk menjadi Panglima TNI.

"Bagi kami di DPR tidak mempersoalkan siapapun yang di putuskan Presiden untuk menjadi calon panglima TNI, karena itu merupakan hak Prerogatif Presiden.

Presiden Punya Pertimbangan Matang