Pandemi Covid-19 memberi pengaruh buruk terhadap sektor pariwisata di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat (Sumbar). 

Ketua DPR RI Puan Maharani akan mempimpin Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (23/3) mulai pukul 13.00 WIB. Agenda yang dibahas antara lain pengesahan  Prolegnas 2021.

Setiap lembaga negara, termasuk partai politik (Parpol) harus memiliki pengawas internal sekaligus eksternal yang mengawasi prilaku para pejabat publik dari pelanggaran etika. 

Keputusan pemerintah untuk mengimpor beras sangat kontraproduktif dengan rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bahkan bertolak belakang dengan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate yang pernah digaungkan Presiden Joko Widodo. 

Kalangan dewan mengingatkan pemerintah pusat secara khusus dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Sosial tentang pentingnya sebuah Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang pemberian jaminan pemenuhan kebutuhan psikologi termasuk dalam hal kesehatan psikis. 

Kalangan dewan meminta kadar pencemaran yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dapat segera diminimalisir. 

Menteri Perdagangan M Lutfi siap mundur dari jabatannya apabila keputusan mengenai impor 1 juta ton beras salah.  

Kalangan dewan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mempertimbangkan kembali keputusan tentang penerapan sertifikat tanah elektronik. 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti keluhan para petani di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) soal ketersediaan pupuk bersubsidi. 

Potensi besar ekonomi syariah  harus dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian nasional.