Panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk menyoroti tiga kandidat dari pejabat tinggi Polri yang dinilai memiliki rekam jejak bermasalah.

Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menyetujui perpanjangan pembahasan tujuh belas Rancangan Undang-Undang (RUU).

Setelah sepuluh Fraksi DPR RI menyampaikan pendapat tertulisnya tentang RUU Pengawasan Obat dan Makanan, rapat paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil ketua DPR RI Utut Adinato menyetujui RUU Waspom menjadi usul inisitif DPR.

Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekjen dan BK DPR RI Djaka Dwi Winarko menerima kunjungan konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh yang tergabung dalam Banggar dan Bamus DPRD Kota Payakumbuh terkait peran dan fungsi Bamus DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menilai, seringnya humas antar kementerian dan lembaga saling berkoordinasi, nantinya akan tercipta pendekatan yang saling memahami, terutama tentang tugas-tugas Anggota Dewan.

Ketua BKSAP DPR, yang sekaligus menjadi Pimpinan pada WPFSD, Nurhayati Ali Assegaf menjadi satu-satunya anggota parlemen perempuan yang memperoleh kesempatan untuk menjadi pembicara dan berbagi mengenai keterlibatan aktif DPR dalam pencapaian TPB.

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto mengharapkan Delegasi Latvia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Latvia untuk dapat membantu perkembangan pariwisata di Indonesia. Menurut catatan, sekitar 4000 wisatawan Latvia datang ke Indonesia pada tahun yang lalu.

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto yakin, Indonesia memiliki hampir semua potensi yang mungkin dibutuhkan oleh Latvia jika ingin membuka kerja sama hubungan dagang.

Sebanyak 104 calon pimpinan KPK berhasil lolos uji kompetensi yang dilakukan pada Kamis 18 Juli. Hal itu berdasarkan hasil dari 187 peserta yang ikut seleksi tahap kedua dari 192 orang yang lolos seleksi administrasi.

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai tidak percaya diri untuk maju dalam Munas partai berlambang pohon beringin itu. Hal itu karena Airlangga dianggap gagal sebagai pimpinan partai maupun sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.