Penyelenggara pemilu harus benar-benar bisa menjaga kemurnian suara rakyat

Penyelenggara pemilu harus bersikap netral dan tidak boleh tergiur iming-imingan manis yang ditawarkan pasangan calon kepala daerah

Lonjakan tajam terjadi ketika Myanmar bersiap untuk mengadakan pemilihan nasional pada 8 November, dengan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi diperkirakan akan kembali berkuasa.

Minggu lalu, seorang anggota staf yang berkerja Suu Kyi di Yangon dinyatakan positif terjangki COVID-19. 

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Azis Syamsuddin meminta penyelenggara Pemilu dan kandidat calon Pilkada serentak 2020 menerapkan protokol kesehatan saat pendaftaran.

Komisi II DPR RI menyetujui jumlah pagu anggaran Kemendagri tahun 2021 sebesar Rp 3,204 triliun, termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp 17,303 miliar.

Pengumuman itu disampaikan setelah Presiden AS, Donald Trump menuduh FDA, tanpa bukti apa pun mempersulit upaya untuk menguji vaksin COVID-19 guna menunda hasilnya sampai setelah pemilu presiden 3 November.

Untuk mengikuti pemilu maupun pilkada, seseorang harus mendapatkan dukungan partai politik. 

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, ide penerapan e-voting dalam penyelenggaraan Pemilu tampaknya perlu dikaji lebih dalam.