Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang baru disahkan paripurna DPR menjadi polemik. Sebab, ada sejumlah pasal yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Undang-Undang (UU) No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru disahkan Paripurna DPR bertentangan dengan konstitusi.

Kesepakatan penambahan kursi MPR, DPR dan DPD dalam Revisi UU MD3 dinilai sebagai bentuk "kerakusan" partai politik (Parpol) di DPR.

Dengan tujuan memproduksi produk setengah jadi (semi finished product) atau produk jadi (finished product).

RUU Pemerintah Daerah Kepulauan sudah masuk menjadi prolegnas prioritas tahun 2018 di urutan nomor 23 sebagai usul inisiatif dari DPD. Kebutuhan pemerintah daerah kepulauan pada dasarnya sangat sederhana dan mudah diwujudkan.

Pimpinan Parlemen Indonesia yang terdiri dari Ketua DPD RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah beserta delegasi DPR dan DPD RI.

Munaslub Partai Hanura resmi memecat Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum (Ketum). Sejumlah pengurus DPD Partai Hanura menilai OSO sebagai seorang pemimpin yang arogan.

Seluruh pengurus Partai Hanura tingkat DPD dan DPC se-Indonesia dipastikan komitmen mendukung kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) hingga 2020.

Dikatakan Asri, Kementerian Pertanian selalu mengklaim Indonesia mengalami surplus beras sebesar 329.000 ton pada Januari 2018.

Meski dengan alasan beras khusus, alasan penting apa yang mendesak pemerintah harus melakukan impor beras?