Pada setiap perubahan perundang-undangan, jelas al Araf, harus dilakukan transparan dan terbuka.

Sidang Paripurna DPR sepakat revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) Nomor 17 Tahun 2014 menjadi RUU inisiatif DPR.

Ada beberapa point yang kemungkinan rawan digugat ke MK,

Partai Golkar mengusulkan Parliamentary Threshold (PT) atau ambang patas perolehan suara di parlemen sebesar 10 persen.

Partai Hanura menginginkan sistem Pemilu 2019 secara terbuka.

Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas masuk parlemen dinilai sudah tidak relevan diterapkan dalam sistem Pemilu serentak pada 2019 nanti.

Partai Hanura meminta Parliamentary Threshold atau ambang batas masuk parlemen dihapus. Hal itu dianggap untuk mengakomodir sejumlah partai kecil.

Pelarangan iklan rokok dalam RUU penyiaran merupakan kebijakan politik hukum dewan yang maju dan konform dengan UU kesehatan dan sejumlah putusan MK.

"Beberapa waktu lalu, RUU Redenominasi ini pernah masuk dalam Prolegnas (2017). Namun sekarang ini tampaknya belum masuk."

Pimpinan DPR mendorong agar RUU prioritas 2017 dapat segera dituntaskan, khususnya RUU yang menjadi sorotan masyarakat.