Putusan PN Jakpus terkait dengan gugatan Partai Prima itu tidak menyasar pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.

Wakil Ketua DPR RI Ini menjelaskan, belum menerima informasi adanya komunikasi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Sandiaga. Gerindra juga belum mengetahui ketertarikan PKS terhadap Sandiaga untuk Pilpres 2024.

Format koalisi belum final dan masih bisa berubah. KIB pun berada dalam posisi demikian

Putusan PN Jakpus Agar Pemilu Ditunda, Ahmad Basarah: Cacat Hukum dan Bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum oleh Partai Prima, jika gugatan ingin dikabulkan majelis hakim, maka putusan itu hanya mengikat Partai Prima sebagai penggugat dan KPU sebagai tergugat, tidak mengikat partai-partai lain baik calon maupun sudah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.

Perintah ini termaktub dalam putusan terkait gugatan Prima atau Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 2024.

Partai Demokrat menentang RUU itu. Mereka mengatakan kebijakan itu terburu-buru dan membutuhkan uji tuntas melalui debat dan konsultasi dengan para ahli.

Golkar dan PPP menegaskan belum ada kesepakatan tentang capres dan cawapres dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Masing-masing parpol yang tergabung di KIB mulai ajukan capres. Sementara Partai Golkar yang sejak awal mengusung Airlangga Hartarto tetap tak goyah dengan pendiriannya.

KIB belum memiliki lem perekat sehingga para parpol yang tergabung Golkar, PAN dan PPP belum bisa satu suara untuk Capres-Cawapres.