Menurut Menaker Ida, kedua fasilitas peningkatan kompetensi ini adalah wujud komitmen bersama pemda dan dunia usaha dalam memajukan masyarakat di daerah melalui pelatihan vokasi.

Putusan MK adalah perjuangan buruh yang harus dijalankan dengan baik. Tentunya penolakan itu harus segera disikapi oleh pemerintah.

Tahun 2020 Kemnaker telah meluncurkan berbagai program dalam penanganan dampak COVID-19.

Meminta Presiden Jokowi mengeluarkan dekrit dan Perppu pemberlakuan kembali UU Omnibus Law.

Putusan Ini harus menjadi pelajaran yang berharga bagi pembentuk UU, agar ke depan produk UU yang dihasilkan menjadi lebih baik

Selain itu segala konsensi dan keputusan strategis baru yang didasarkan dari UU Cipta Kerja harus dihentikan sementara sejak putusan dibacakan.

Mahkamah konstitusi telah menjawab tuntutan dan harapan daerah dan masyarakat khususnya kaum buruh yang sejak UU ini dibahas telah menunjukan sikap penolakannya. Kita patut bersyukur, MK selalu teguh dan konsisten di jalan konstitusional.

Menaker Ida mengatakan, BLK Pangkep ini sebagai BLK yang baru terbentuk harus terus melakukan inovasi dan juga mampu bertransformasi dalam meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

Fraksi PKS menyambut baik Putusan MK tersebut karena memenuhi rasa keadilan dan kegelisahan rakyat luas terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja. Dengan alasan yang sama Fraksi PKS secara bulat menolak UU tersebut saat pengesahan di DPR

Saya berharap perusahaan dan industri yang ada di Kabupaten Morowali untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi pekerja dan calon pekerja di Kabupaten Morowali dan sekitarnya.