Ya saya kan sudah sampaikan kemarin bahwa tiga Kepala Staf itu sama-sama memenuhi kriteria dan menurut kita masing masing adalah yang terbaik di institusinya masing-masing.

RKUHP relatifnya kita sudah sepakat dengan pemerintah. Ini kan pasti ada mekanisme di dalam DPR, nanti masuk ke pimpinan DPR, terus di-Bamus-kan (Badan Musyawarah).

Saat-saat seperti ini, benar kata Pak Jokowi dan Pak Prabowo, yang sesuatu menimbulkan perpecahan jangan kita besar-besarkan. Tapi sesuatu yang mendorong persatuan lah yang kita perjuangkan.

Perhatian pemerintah terhadap UMKM sudah baik dan serius. kita bisa melihat, hampir di semua kementerian mempunyai nomenklatur UMKM. khususnya Mitra komisi VI, semua kementerian dan lembaga mempunyai program untuk UMKM.

Bagi saya kepada para relawan tolonglah, sebagaimana Pak Hasto (Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto) sampaikan, jangan kemudian mendorong-mendorong Presiden kita kepada tempat yang tidak semestinya.

Reputasi global yang sudah kita peroleh harus kita lanjutkan, setuju? Dilanjutkan sampai 2029, setuju? Dilanjutkan sampai 2045, setuju? Dilanjutkan sampai seterusnya.

Kita apresiasi, support dan mendukung langkah pemerintah yang sudah menggulirkan program vaksin booster kedua. Saya kira berikutnya kepada masyarakat kita yang belum divaksin maupun yang belum di booster, ayo selamatkan diri, perkuat diri dengan menambah daya tahan tubuh kita melalui vaksin Booster.

Kita akan terus mendukung terbentuknya ekosistem industri halal dunia baik dari sisi fashion, kuliner, maupun industri keuangan.

Ya saya rasa mekanisme soal pemberhentian Hakim MK sudah melalui mekanisme di DPR seperti kita tahu bahwa DPR mempunyai fungsi pengawasan dan juga yang kemudian diberhentikan itu hakim dari usulan DPR RI.

Lepas Bantuan Gempa, Mentan Syahrul: Duka Cianjur Duka Kita Semua.